JAKARTA - Hampir sepertiga penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Hal ini membuat langkah menyejahterakan petani seharusnya menjadi salah satu prioritas. Sayangnya tujuan ini masih jauh dari tercapai, penyebabnya antara lain karena kebijakannya didasarkan pada pengukuran tingkat kesejahteraan yang kurang tepat.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang hingga kini digunakan sebagai tolak ukur utama kesejahteraan petani Indonesia kurang mencerminkan pendapatan riil dan tingkat kesejahteraan mereka karena tidak mengikutsertakan berbagai faktor seperti pekerjaan sampingan, aset pribadi, dll.  

“Diperlukan pemaknaan kesejahteraan yang lebih tepat. Kelemahan dalam penggunaan indikator kesejahteraan petani perlu diakhiri. NTP yang digunakan sekarang ini hanya membandingkan harga-harga, bukan pendapatan dan biaya hidup petani yang sebenarnya,” kata Aditya Alta, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).

• Ekspor Peralatan Makan Keramik ke Amerika Selatan Capai Rp1,5 Miliar
• Nadiem Pastikan Empat Arca Kerajaan Singasari Terawat dengan Baik
• Bupati Klungkung Optimis PAD Bisa Capai 1 Triliun Jika Pariwisata Nusa Penida Dioptimalkan

Penghitungan dengan NTP belum sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan petani karena kenaikan maupun penurunan harga hasil pertanian mereka tidak serta merta berarti peningkatan pendapatan petani.

Saat ini, upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dipandu kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan penyediaan bantuan sosial atau jaring pengaman subsidi dan bantuan berupa uang, bahan pokok, pendidikan maupun kesehatan.

Diperlukan pemaknaan kesejahteraan petani yang lebih komprehensif, yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan petani dan keluarga mereka dengan lebih tepat dan sesuai dengan konteks geografis, komoditas yang diusahakan, ketersediaan sumber penghidupan sampingan, serta faktor sosio-ekonomi lainnya.

Kesejahteraan petani seharusnya dipandang sebagai outcome dari hasil interaksi antara faktor-faktor kontekstual, sumber-sumber penghidupan (livelihood) dan aset, faktor kebijakan dan institusi, serta strategi penghidupan. 

• 5 Kunci Rahasia Suksas dan Kaya Raya Ala Triliuner Dunia
• 3 Langkah Atasi Stres Ala Ayurveda
• Apa Itu Gagal Ginjal, dan Bagaimana Penanganannya di Indonesia?

Rangkaian kebijakan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan petani banyak kelebihannya, antara lain karena subsidi, selain distortif, juga hanya mampu sebatas memastikan petani dapat bertahan hidup, tetapi tidak mendorong peningkatan kesejahteraan yang signifikan.

Pemberian bantuan peralatan besar dan mesin juga biasanya diberikan bukan kepada individu melainkan kepada kelompok tani atau desa, sehingga mediasi oleh institusi sosial yang berwenang berpotensi memberikan akses yang lebih besar kepada petani atau warga desa dengan status sosial tertentu.

Di lain pihak, efektivitas bantuan langsung sosial dalam memberikan jaring pengaman bagi petani dan keluarganya mereka bergantung pada data penerima yang akurat.

Di beberapa kasus, program bantuan sembako, yang menggunakan e-warong sebagai saluran distribusi terbatas,sarana penyaluran seringkali kemudian dianggap mematikan usaha petani beras pasaran sembako setempat.

Peningkatan kesejahteraan petani sebaiknya dilakukan melalui berbagai instrumen kebijakan dan ini membutuhkan indikator yang tepat, yang dapat menggambarkan dengan akurat perkembangan kesejahteraan petani.

Pengukuran tingkat kesejahteraan petani seharusnya turut mempertimbangkan berbagai sumber penghidupan petani yang lain, sifat pendapatan dari usaha tani musiman, aset yang dimiliki petani dan keluarga mereka, serta sumber daya lainnya.(*)