JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kejelasan terkait penawaran harga divestasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) kepada pemerintah akan diputuskan bulan ini atau Juli 2023.

Jokowi mengatakan proses divestasi perusahaan tambang tersebut akan tetap mengutamakan kepentingan nasional dan tak merugikan investor. Di nama kedua bela pihak harus mendapatakan win-win solution atau menguntungkan keduanya.

"Iya tentang Vale segera akan kami putuskan. Bulan ini akan kita putuskan,” katanya dilansir dari laman Sekretariat Presiden pada Senin, 13 Juli 2023.

Hingga saat ini, berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek per Juni 2023, komposisi pemegang saham Vale Indonesia di Bursa Efek Indonesia (BEI) di antaranya Vale Canada Limited dengan porsi 43,79% dan MIND ID 20%.

Sementara itu, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd mengempit 15,03% saham INCO. Sedangkan untuk saham masyarakat atau publik tercatat sejumlah 21,18% yang terdiri dari pemodal asing 59,47%, dan pemodal nasional 40,53%.

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) harus segera melepas 11% saham miliknya sebelum Desember 2024. Jika tidak, maka pemerintah akan mencabut izin operasi perusahaan nikel ini.

Arifin menjelaskan saat ini Vale tengah dalam tahap pelepasan atau divestasi saham untuk memperpanjang kontrak karya yang berakhir di 28 Desember 2025, menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Vale belum menyampaikan karena prosesnya masih berlangsung, dia itu punya deadline (kontrak) Desember 2025, jadi 1 tahun sebelumnya, Desember 2024 otomatis stop, terlambat pengajuannya," ujarnya di kantor Kementerian ESDM minggu lalu.

Pemerintah juga menunggu kepastian penawaran harga pada saham Vale. Hal ini berkaitan dengan sederet rencana investasi hilirisasi produk nikel yang diterima perusahaan, terlebih untuk produk baterai kendaraan listrik.

Menurut Arifin, ada beberapa perusahaan global yang sudah menyatakan komitmen investasi dengan Vale Indonesia yakni Ford, Volkswagen, Huayou untuk pembangunan smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL), dan Shandong Xinhai Technology untuk pembangunan smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF).

Namun, berdasarkan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, badan usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada negara.

• Ekspor Lampung Turun 8,98 Persen pada Mei 2023
• Indonesia Juara Umum, Atlet Dapat bonus Ratusan Juta
• Bapanas Naikkan Harga Gula dari Petani Menjadi Rp12.500/kg

Vale Bersikeras jadi Pengendali Operasional

Adu kuat antara PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan Holding BUMN Tambang MIND ID tampaknya belum akan berakhir kendati kesepakatan divestasi sudah mulai menemui titik terang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan bahwa Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11% pada hasil rapat terakhir yang digelar pada 4 Mei 2023 dengan sejumlah syarat.

“Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11 persen, dengan hak pengendalian operasional, dan financial consolidation," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, 13 Juni 2023.

Walaupun negara berpotensi memiliki saham INCO dengan porsi minimal 51%, namun Arifin bersikeras agar MIND ID memegang kendali operasional perusahaan sekaligus konsolidasi keuangan di Vale.(*)