JAKARTA - Penasihat pemerintah China akan merekomendasikan target pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan dengan kisaran 4,5% hingga 5,5% dalam pertemuan tahunan para pembuat kebijakan. Hal ini karena Beijing berusaha menciptakan lapangan kerja dan menjaga tujuan pengembangan jangka panjang tetap berjalan.

Lima dari tujuh penasihat yang berbicara dengan Reuters mengatakan mereka menyukai target sekitar 5%, sesuai dengan tujuan tahun ini. Satu penasihat akan mengusulkan target 4,5%, sementara yang lain menyarankan kisaran 5,0-5,5%.

Proposal tersebut akan dibuat bulan depan di Konferensi Kerja Ekonomi Pusat tahunan Partai Komunis yang membahas rencana kebijakan dan prospek ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Para penasihat menilai Beijing perlu meningkatkan stimulus fiskal untuk mencapai target itu. 

Hal itu mengingat pertumbuhan tahun ini telah terbantu oleh efek penguncian COVID-19 yang rendah tahun lalu. “Kita perlu mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif untuk merangsang permintaan agregat,” kata Yu Yongding, seorang ekonom pemerintah yang menganjurkan target pertumbuhan sekitar 5%, mengatakan kepada Reuters, dikutip Kamis, 23 November 2023. 

“Permintaan investasi perusahaan tidak akan kuat karena kepercayaan perusahaan belum pulih, jadi kami perlu memperluas investasi infrastruktur,” tambah Yu, yang juga menyukai defisit anggaran yang melampaui 4% dari output ekonomi.

Penasihat lainnya berbicara dengan syarat anonim karena sifat diskusi yang tertutup. Para pemimpin puncak diharapkan untuk menyetujui target tersebut pada pertemuan bulan Desember, meskipun tidak akan diumumkan secara terbuka sampai pertemuan parlemen tahunan China, yang biasanya diadakan pada bulan Maret.

Pada bulan Oktober, China mengumumkan rencana untuk menerbitkan obligasi negara senilai 1 triliun yuan (US$139 miliar) pada akhir tahun, menaikkan target defisit anggaran 2023 menjadi 3,8% dari produk domestik bruto (PDB) dari semula 3%.

Para pemimpin China telah berjanji untuk mengoptimalkan struktur utang pemerintah pusat dan daerah, menunjukkan pemerintah pusat memiliki ruang untuk membelanjakan lebih banyak karena utangnya sebagai bagian dari PDB hanya 21%, jauh lebih rendah daripada 76% untuk pemerintah daerah. “Kami meningkatkan dukungan kebijakan fiskal,” kata penasihat lain.

Stimulus moneter diperkirakan akan memainkan peran yang lebih terbatas karena bank sentral tetap khawatir perbedaan suku bunga yang melebar dengan Barat dapat semakin melemahkan yuan dan mendorong arus keluar modal.

“Ruang untuk kebijakan moneter bisa lebih besar jika kita memiliki toleransi yang lebih besar terhadap fluktuasi nilai tukar,” kata Guan Tao, kepala ekonom global di BOC International dan mantan pejabat di Administrasi Negara Valuta Asing (SAFE).

Reformasi Vs Stimulus

Ekonomi China hanya tumbuh 3% pada tahun 2022, salah satu kinerja terburuknya dalam hampir setengah abad. Jajak pendapat Reuters pada bulan Oktober menunjukkan para ekonom memperkirakan akan tumbuh 5,0% pada tahun 2023 dan 4,5% pada tahun 2024, meskipun beberapa telah menaikkan perkiraan mereka.

Pada tahun 2022, Presiden Xi Jinping menetapkan visi jangka panjang tentang modernisasi gaya China pada pertemuan partai-partai utama, dengan tujuan menggandakan ekonomi China pada tahun 2035 yang menurut para ekonom pemerintah akan membutuhkan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 4,7%.

Pemulihan pasca-COVID yang gagap telah mendorong banyak analis untuk menyerukan reformasi struktural yang menjauhkan pendorong pertumbuhan ekonomi dari investasi properti dan infrastruktur dan menuju konsumsi rumah tangga dan alokasi sumber daya pasar. Tanpa itu, para ekonom ini memperingatkan, China mungkin mulai menggoda stagnasi gaya Jepang akhir dekade ini.

Beijing telah berusaha mengurangi ketergantungan ekonomi pada properti, menyalurkan lebih banyak sumber daya ke manufaktur berteknologi tinggi dan industri ramah lingkungan, tetapi telah berjuang untuk meningkatkan sentimen konsumen dan investor.

Orang dalam kebijakan percaya bahwa perubahan yang lebih mendasar, terutama kebangkitan reformasi berorientasi pasar, tidak mungkin terjadi karena lingkungan politik, di mana negara telah meningkatkan kontrolnya atas ekonomi, termasuk sektor swasta.

“Jika tidak ada konsensus tentang reformasi, kita harus menggunakan stimulus untuk mendorong pertumbuhan, meskipun itu tidak akan berkelanjutan,” kata penasihat ketiga.(*)