BANDAR LAMPUNG - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Tri Bowo dan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Perpajakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Tengah. Penandatanganan dilaksanakan di Hotel BBC Bandar Jaya, Lampung Tengah.

Penandatanganan didampingi dan disaksikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan  Hubungan Masyarakat Sugiri Tejanagara dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro Dodi Muhtar Affandi.

Manfaat Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menambah layanan masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Tengah dan memperluas jangkauan pelayanan perpajakan kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bendahara yang  kini tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

• Microsoft Mulai Batasi Bing ChatGPT Setelah Munculnya Berbagai Masalah
• Bukan Hanya Resesi Global, Ini Tantangan dan Peluang Properti di 2023
• Tak Selalu Bermanfaat, Ini 5 Dampak Negatif yang Disebabkan TikTok

"Terdapat 9 (Sembilan) layanan perpajakan yang disediakan, yaitu pendaftaran dan permintaan kembali NPWP, aktivasi dan/atau permintaan kembali EFIN, pembuatan kode billing tanpa akun, informasi KSWP, konsultasi perpajakan, asistensi layanan mandiri, permohonan perubahan data, pemadanan NIK menjadi NPWP, konsultasi aplikasi e-faktur dan e-SPT," papar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung Tri Bowo.

Dengan hadirnya DJP di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Tengah merupakan upaya yang dilakukan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan kepada masyarakat.

Acara diakhiri dengan pesan penutup dari Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, tukar menukar cendera mata, sesi foto bersama para pemangku kepentingan, termasuk Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. (*)