RIYADH - Arab Saudi dorong usaha kecil menengah (UKM) dengan mengalokasikan dana US$2,66 miliar atau setara dengan Rp39,90 (kurs Rp15.000) selama paruh pertama 2023. Dana tersebut didistribusikan melalui SME Bank, salah satu bank milik negara. Melansir Arab News, pengalokasian dana tersebut merupakan salah satu upaya Arab Saudi mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan sektor minyak dan mempromosikan kewirausahaan.

Pemerintah berharap, dana yang dialokasikan dapat membantu kebutuhan keuangan pelaku UKM. Dengan dana tersebut, para pelaku UKM diharap dapat memperluas operasi, berinovasi dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. 

Program alokasi dana tersebut juga sesuai dengan usaha pemerintah untuk mengembangkan UKM di negara tersebut. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan UKM dengan menyediakan paket yang mencakup berbagai produk dan solusi pendanaan. 

• Pertamina Jajaki Perjanjian Kerja Sama Dengan BUMN Migas Tanzania
• Incar Pasar Reksa Dana RI, Bank Hana Luncurkan Fitur Aldvisor
• Cegah Masuknya Sampah ke Laut, Pemkab Banyuwangi Sebar Jaring Penghalang di Sejumlah Sungai

Pada periode Januari-Juni, sejumlah inisiatif pembiayaan telah menyalurkan dana untuk UKM dengan nilai yang fantastis. Misalnya saja inisiatif pembiayaan dari SME Bank yang menyalurkan lebih dari 2,8 miliar Riyal Saudi atau sekitar Rp11,43 triliun (Kurs Rp4.085) ke sekitar 720 perusahaan.

Total pendanaan dukungan yang difasilitasi oleh Program Penjaminan Pinjaman UKM dari Saudi Industrial Development Fund (SIDF), Kafalah, mencapai 5,6 miliar Saudi Riyal (Rp22,87 triliun) yang manfaatnya dirasakan oleh 2.839 perusahaan. 

Langkah-langkah ini merupakan perwujudan nyata Arab Saudi untuk merealisasikan Vision 2030. Sektor UKM Saudi diproyeksikan untuk memberi kontribusi hingga 35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030. 

Selain itu, UKM diperkirakan akan memainkan peran penting dalam berbagai tujuan misalnya pengurangan tingkat pengangguran dari 11,6 persen menjadi 7 persen. Selain itu UKM juga diharap dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22 persen menjadi 30 persen.(*)