JAKARTA—Transparency International baru saja merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 180 negara di penjuru dunia tahun 2022. Dari negara-negara yang disurvei, Indonesia menelan catatan buruk dengan menduduki peringkat 110 dari 180 negara. Rendahnya peringkat Indonesia tak lepas dari penurunan IPK dari skor 38 menjadi 34.

Penurunan sebanyak empat poin itu bahkan menjadi penurunan yang paling drastis sejak 1995. Sebagai informasi, IPK digunakan untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Transparency International menyebut rendahnya IPK Indonesia tahun 2022   menujukkan respons pemerintah terhadap praktik korupsi yang masih cenderung lambat bahkan memburuk. 

Dikutip dari riset.ti.or.id, Rabu 1 Februari 2023, Transparency International Indonesia (TII) menyerukan kepada pemerintah untuk memprioritaskan komitmen anti-korupsi, memperkuat check and balances, menegakkan hak atas informasi dan membatasi pengaruh swasta untuk membersihkan dunia dari korupsi serta ketidakstabilan yang ditimbulkannya.

• Peringkat 110 dari 180 Negara, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok
• Luar Biasa! Presiden Tetapkan Gaji Kepala Otorita IKN Rp 172,7 Juta per Bulan
• Selamat dari PHK, Ternyata Karyawan Perusahaan Teknologi Pikul Beban Berat

TII menyusun tiga rekomendasi untuk membenahi penanganan korupsi di Indonesia Pertama terkait politik dan pemilu berintegritas. TII mendorong presiden dan pemerintah, DPR dan partai politik, lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu, serta lembaga penegakan hukum menjamin prinsip integritas dan antikorupsi.

Kedua terkait kebijakan ekonomi antikorupsi. Pemerintah bersama pihak swasta, tegas TII, harus konsisten dalam membangun sistem antikorupsi. Ketiga berkaitan dengan demokrasi dan ruang sipil. TII mendesak pemerintah menjamin kebebasan sipil dan ruang aspirasi publik dalam pembentukan regulasi hingga implementasi pembangunan.

Chair Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menilai pemerintah secara kolektif telah gagal membuat kemajuan untuk melawan tindak korupsi. Menurut Rubio, satu-satunya jalan keluar adalah negara melakukan kerja keras membasmi korupsi di semua tingkatan. 

“Pemerintah perlu memastikan bekerja untuk semua orang, bukan hanya segelintir elit,” tegasnya.(*)