JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebut penerapan prinsip environmental, social and governance (ESG) dalam membangun proyek infrastruktur akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan menghemat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

ESG merupakan sebuah praktek berstandar global yang sangat mengutamakan aspek keberlanjutan baik dari sisi ramah lingkungan, menguntungkan sosial, dan memiliki tata kelola yang baik. 

ESG dapat menjadi panduan yang jelas untuk seluruh pemangku kepentingan proyek infrastruktur terutama mengenai peran dan tindakan yang perlu diambil untuk memastikan proyek tersebut telah memenuhi aspek ESG. 

• Wamenkumham RI Hadir di Kumham Goes to Campus Unila
• Pastikan Mutu Pelayanan, Direktur Operasional Jasa Raharja dan Tim MAB Kunjungan ke RS
• Tren Istilah: Tipu Konsumen, Mengenal Praktik Greenwashing

Lebih rinci, berikut 3 Manfaat penerapan ESG dalam proyek infrastruktur versi Sri Mulyani:

1. Entas Kemiskinan 

Sri Mulyani memaparkan bahwa keberadaan sarana infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, telekomunikasi, ari, dan sanitasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Itu semua adalah infrastruktur yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan dan mendukung pertumbuhan guna meningkatkan produktivitas,” jelas orang nomor satu di Kementerian Keuangan tersebut. 

2. Menghemat APBN 

Tak hanya mengentaskan kemiskinan, penerapan prinsip ESG akan membuat proyek memenuhi standar reputasi sehingga lebih mudah dalam menarik investor untuk pembiayaan. 

Keberadaan investor ini otomatis membuat pembiayaan infrastruktur berasal dari perusahaan swasta. Berdampak pada peran keuangan negara atau APBN yang akan berkurang. 

“Apabila sebuah proyek bisa menarik lebih banyak pembiayaan terutama dari pihak swasta maka peran keuangan negara atau APBN akan berkurang,” terang Sri Mulyani. 

3. Pencegahan Korupsi 

Salah satu pilar dalam prinsip ESG adalah tata kelola yang baik. Penerapan prinsip ini dalam pembangunan infrastruktur artinya memberikan kualitas yang baik dan tidak merugikan masyarakat. 

Hal ini tentunya bisa turut mencegah adanya tindak korupsi selama proses pembangunan infrastruktur. 

Untuk diketahui, saat ini pemerintah termasuk Kementrian Keuangan melalui special mission vehicle (SMV) yakni PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF) berupaya untuk menerapkan prinsip ESG dalam pembiayaan proyek infrastruktur. (*)