LAMPUNG UTARA – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini menjadi yang kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2019.

Penghargaan prestisius ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Raihan ini sekaligus menjadi bukti keberhasilan dalam mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik selama lima tahun terakhir.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara resmi oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo. Acara penyerahan berlangsung di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, pada Senin (26/5/2025).

Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, hadir secara langsung dalam acara tersebut untuk menerima penghargaan. Ia mewakili seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras dalam penyusunan dan pelaporan keuangan daerah.

Selain Kabupaten Lampung Utara, kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala daerah dari kabupaten/kota lain se-Provinsi Lampung. Turut hadir pula Ketua DPRD serta jajaran pejabat struktural dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni Ahadis menyampaikan bahwa penghargaan WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, yang lebih penting adalah menciptakan sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang normal, baik, dan berkelanjutan.

"WTP ini bukan target pemerintah. Namun pengelolaan keuangan pemerintah yang normal dan baiklah yang akan kita targetkan ke depan," ujar Hamartoni.

Ia juga mengapresiasi kerja sama semua pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang telah turut menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan.

Dengan diterimanya penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)