JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo mengajak para pemimpin dunia untuk meredakan ketegangan di tengah persaingan kekuatan besar yang kian intensif. Hal itu dia sampaikan saat berkumpul dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis 7 September 2023. 

Wakil Presiden AS Kamala Harris, Perdana Menteri China,Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, diketahui bergabung dalam KTT ASEAN bersama dengan para pemimpin negara mitra lain seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan Australia.

Ketegangan menyertai pembicaraan mengenai berbagai isu. Hal itu mulai dari perdagangan dan teknologi, peningkatan sikap tegas China di Laut China Selatan, penolakan junta Myanmar untuk berkerjasama dengan ASEAN dalam rencana perdamaian, dan dugaan Korea Utara berencana memasok senjata ke Rusia.

Kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak menciptakan konflik baru, ketegangan baru, perang baru. Pada saat yang sama, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengurangi ketegangan,” kata Joko Widodo, ketua blok ASEAN yang terdiri dari 10 negara anggota, dikutip Reuters, Kamis.

Indonesia mengatakan forum tersebut harus menjadi wadah kerja sama dan bukan untuk menajamkan permusuhan. Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya telah memperingatkan tentang persaingan “menghancurkan” antara kekuatan besar. 

Hal itu merujuk pada ketegangan antara AS dan China yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap mereka. Pada hari Rabu, 6 September 2023, Li dari China memperingatkan agar tidak memulai “Perang Dingin baru” dan memperingatkan negara-negara untuk tidak memihak dalam konflik apa pun.

Harris, yang hadir dalam pertemuan tersebut menggantikan Presiden Joe Biden, kembali menegaskan komitmen AS terhadap wilayah ini. “Amerika Serikat memiliki komitmen yang berkelanjutan terhadap Asia Tenggara dan lebih luas terhadap Indo-Pasifik,” katanya.

Seorang pejabat Gedung Putih sebelumnya mengatakan AS memiliki kepentingan dengan ASEAN dalam menegakkan tatanan internasional berdasarkan aturan. Hal itu termasuk di Laut China Selatan, dalam menghadapi klaim maritim yang melanggar hukum dan tindakan provokatif dari China.

Harris menegaskan penolakan AS terhadap “perubahan sepihak terhadap status quo di Laut China Selatan dan Laut China Timur” dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos.

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang juga merupakan sekutu kuat AS, mengatakan upaya apa pun untuk mengubah status quo dengan kekuatan di Laut China Selatan tidak bisa ditoleransi.

Krisis Myanmar

Pada Rabu, Li dan Kishida bertemu singkat di sela-sela KTT tersebut dan membahas pelepasan air radioaktif yang telah diolah dari pabrik nuklir Fukushima ke laut oleh Jepang. China yang marah telah melarang semua impor perairan dari Jepang sebagai tanggapan.

Pemimpin ASEAN juga sedang berjuang menghadapi konflik di Myanmar, anggota grup mereka yang dilanda kekerasan sejak militer menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada tahun 2021. ASEAN telah gagal mencapai perdamaian di Myanmar, yang menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh dari kelompok politik yang beragam.

Awal pekan ini, para pemimpin ASEAN menyatakan “kekhawatiran serius” atas kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian mereka, tetapi Myanmar mengatakan bahwa mereka menolak komentar tersebut dan ASEAN seharusnya tetap pada prinsipnya untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara-negara anggota.

Presiden Bangladesh, Mohammad Shahabuddin, mendesak tindakan mendesak untuk menemukan solusi terhadap kekacauan di tetangga Myanmar. Hampir satu juta muslim Rohingya tinggal di kamp-kamp di Bangladesh setelah melarikan diri dari serangan militer di Myanmar yang mayoritas penduduknya adalah agama Buddha pada tahun 2017.

• ASEAN-Jepang Sepakat Bentuk Kemitraan Transisi Energi
• 10 Pokok Aturan Penyelenggaraan Bursa Karbon
• Tingkat Hunian Kamar Hotel Bintang Kian Dekati Level Sebelum Pandemi

“Menemukan solusi yang tahan lama terhadap krisis ini adalah tanggung jawab bersama komunitas internasional,” katanya saat pertemuan dengan ASEAN dan negara-negara lainnya.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan Myanmar menghadapi situasi “politik, kemanusiaan, dan hak asasi manusia” yang semakin memburuk, dan mengulangi seruan agar junta melepaskan semua tahanan politik.(*)