JAKARTA - Pemerintah mengambil kebijakan uji coba work from home (WFH) 50 persen bagi ASN DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, WFH apalagi hanya di lingkungan ASN nyatanya belum tentu efektif menyelesaikan masalah polusi udara yang sudah menghkawatirkan.

"Polusi DKI itu kan dari asap kendaraan bermotor dan PLTU upaya yang dilakukan dalam jangka pendek adalah mengurangi kendaraan bermotor, masalahnya apakah semua ASN menggunakan kendaraan pribadi?," kata Fahmy kepada TrenAsia.com jaringan Kabarsiger.com pada Selasa, 22 Agustus 2023.

• Bagaimana Sebenarnya Pil KB Bekerja Cegah Kehamilam
• 3 Misi Besar Presiden Jokowi Dalam Lawatan ke Kenya
• Kisah Sukses Hijup, dari Ruangan Tiga Kali Tiga Meter Hingga Sukses Ekspor ke Puluhan Negara

Menurut Fahmy, perlu dilihat dulu apakah semua ASN yang diminta untuk WFH itu menggunakan kendaraan pribadi atau justru menggunakan transportasi publik. Pemetaan terhadap hal ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan kebijakan.

Waspadai Penurunan Ekonomi

Fahmy menyoroti, justru penerapan WFH bagi ASN dapat menyebabkan penurunan pelayanan bagi masyarakat hingga daya beli di sisi industri. Pasalnya beberapa posisi penting yang diduduki ASN bersinggungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Dari sisi energi, Fahmy mengatakan kebijakan WFH ASN juga berdampak pada penurunan konsumsi pada bahan bakar minyak atau BBM baik di industri dan masyarakat. Mau tak mau pendapatan pemerintah yang bersumber dari BBM akan berkurang.

Solusi Polusi Selain WFH ASN

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada ini menyarankan pemerintah bisa menggenjot pengurangan polusi dengan menetapkan kebijakan 4 in 1 pada penumpang mobil.

Jangkauan 4 in 1 pada penumpang mobil dianggap Fahmy lebih mudah dilakukan dan tidak mengganggu kegiatan ekonomi maupun pelayanan yang dilakukan ASN.

Selain itu, cara lain yang bisa ditempuh pemerintah menurut Fahmy ialah memperluas dan memperpanjang kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta.

"Niscaya hal itu jauh lebih efektif menerapkan kebijakan 4 in 1 dan ganjil genap diperluas daripada hanya sekedar WFH untuk kalangan ASN," lanjut fahmy.

Kata Fahmy, sembari pemerintah menyiapkan transisi ke kendaraan listrik hal ini dirasa pilihan yang tepat. Apalagi jika pemerintah nampaknya belum mendapatkan atensi masyarakat di kendaraan listrik yang masih minim.

Fahmy memproyeksikan akan ada 50% pengurangan kendaraan berbasis fosil atau BBM yang menyebabkan polusi jika pemerintah menggenjot 4 in 1 dan ganjil genap.(*)