JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan hingga akhir Oktober 2023 negara telah menghabiskan sebanyak Rp2.240,8 triliun untuk belanja negara. Belanja negara tersebut dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dari belanja pemerintahan atau lembaga dan non pemerintahan.

Bendahara negara ini merinci, dari total tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.572,2 triliun atau 70% dari total pagu belanja pemerintah pusat 2023.  

"APBN tadi belanjanya pemerintah pusat mencapai Rp1.572,2 triliun atau 70 persen dari total pagu,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Jumat, 24 November 2023.

Lalu untuk belanja K/L sebesar Rp768,7 triliun dan Belanja non-K/L sebesar Rp803,6 triliun. Menkeu menyebut 57,2% dari BPP atau Rp899,1 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik di sektor perlindungan sosial, petani, dan UMKM, sektor Pendidikan, dan sektor infrastruktur.

Lalu untuk realisasi anggaran hingga akhir Oktober 2023 juga digunakan untuk anggaran Perlindungan sosial, petani, dan UMKM, pendidikan, dan infrastruktur meliputi PKH menghabiskan Rp19,6 triliun, kartu sembako Rp36,3 triliun dan PBI JKN Rp38,6 triliun.

Lalu untuk bansos pangan pemerintah telah menggelontorkan Rp8,2 triliun, bantuan benih, mulsa dan pupuk organik mencapai Rp1,2 triliun serta bantuan alat dan mesin pertanian Rp574,6 miliar serta bantuan ternak Rp196,6miliar

Serta untuk pendidikan, realisasi Program Indonesia Pintar menghabiskan Rp8,4 triliun, Program KIP Kuliah Rp11,4 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,5 triliun dan BOPTN Rp4,6 triliun.

Realisasi anggaran infrastruktur yaitu pembangunan/rehabilitasi infrastruktur yang menelan hingga Rp129,7 triliun. Biaya-biaya ini meliputi sarana-prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabihan, bendungan, dan irigasi.

Bantuan bencana untuk stimulan perumahan gempa Cianjur digelontorkan sebesar Rp1,22 triliun untuk 42,4 ribu KK. Sehingga total bantuan bencana yang digelontorkan sebesar Rp1,8 triliun hingga Oktober2023.

Selain itu, belanja non-K/L digunakan untuk subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp83,4 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp52,5 riliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp97,2 triliun, subsidi perumahan Rp724,2 miliar dan Program Kartu Prakerja sendiri menghabiskan Rp4,3 triliun untuk 1,2 juta peserta.  (*)