JAKARTA - Rekrutmen guru melalui melalui skema pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) mendapat banyak dukungan dari pemerintah daerah (pemda). Program ini dinilai mampu memperjelas status guru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendorong kesejahteraan para guru honorer. Kebijakan ini juga sekaligus mendukung kebijakan pemda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing wilayah.

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi para guru ke depan tetap akan ada. Kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.